YOGYAKARTA — Pendidikan Al-Qur’an tidak cukup hanya mengajarkan kemampuan membaca dan memahami nilai-nilai keagamaan. Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) juga dituntut menjadi ruang belajar yang aman, nyaman, bebas kekerasan, serta menghormati hak dan martabat anak. Arah tersebut mengemuka dalam kegiatan “Sosialisasi LPQ dan MDT Ramah Anak Tahun 2026” yang diselenggarakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan tersebut berlangsung Kamis, 20 Agustus 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat 3 Lantai 2 Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta. Kegiatan berjalan dengan lancar dan menjadi ruang penguatan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip ramah anak dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

Undangan kegiatan ditujukan kepada Kasi Pakis/Pontren se-DIY, Ketua FKDT D.I. Yogyakarta, Ketua Badko TPA D.I. Yogyakarta, Direktur LPQ, serta Kepala MDT. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong lembaga pendidikan keagamaan agar tidak hanya berorientasi pada capaian pembelajaran, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan anak dalam setiap proses pendidikan.

Materi mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak yang menjadi bagian dari bahan kegiatan menegaskan bahwa pendidikan ramah anak berangkat dari prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA). Prinsip tersebut meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pandangan atau partisipasi anak. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dalam konteks pendidikan, hak anak tidak berhenti pada kesempatan memperoleh akses belajar. Materi sosialisasi menekankan pendidikan yang berpusat pada anak, disiplin yang tetap memperhatikan martabat dan harga diri anak atau dilakukan tanpa kekerasan, serta pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan, dan kepercayaan diri.

Prinsip tersebut relevan untuk diterapkan di LPQ dan MDT. Setiap penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an perlu memastikan proses belajar berlangsung dalam suasana yang mendidik sekaligus melindungi. Anak tidak semestinya menjadi objek yang hanya menerima aturan, melainkan perlu didengar, dihargai, dan diberi ruang untuk berkembang sesuai potensi serta kebutuhannya.

Materi juga menjelaskan bahwa satuan pendidikan ramah anak mencakup satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memenuhi hak serta memberikan perlindungan khusus bagi anak, termasuk menyediakan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di lingkungan pendidikan.

Karena itu, konsep ramah anak perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik konkret di lembaga pendidikan Al-Qur’an. Badko TPA, misalnya, dapat didorong membentuk LPQ percontohan ramah anak di masing-masing daerah. LPQ percontohan tersebut dapat menjadi tempat belajar bersama bagi lembaga lain dalam mengembangkan standar pembelajaran yang mencerminkan prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Standar tersebut dapat dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik lokal. Badko dapat menyusun standar TPA ramah anak se-DIY yang kemudian dikreasikan melalui kebijakan lokal sesuai kondisi masing-masing wilayah. Dengan demikian, ramah anak tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi budaya yang terlihat dalam cara guru mengajar, cara pengelola membuat aturan, hingga cara lembaga merespons persoalan yang dialami santri.

Penguatan kapasitas pendidik juga menjadi bagian penting. Bidang pendidikan dan pelatihan dapat mengembangkan media sederhana dan dekat dengan dunia anak, seperti tepuk, yel-yel, lagu, atau materi pembiasaan yang menanamkan pesan anti-kekerasan, saling menghormati, dan keberanian melapor ketika mengalami atau melihat kekerasan. Pendekatan semacam ini memungkinkan nilai perlindungan anak hadir secara alami dalam kegiatan belajar sehari-hari.

Aspek ramah anak juga dapat dipertimbangkan dalam penilaian dan akreditasi unit TPA. Dengan memasukkan indikator perlindungan dan pemenuhan hak anak, lembaga akan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk membangun tata kelola yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Bahan sosialisasi turut menekankan pentingnya kebijakan yang mencegah kekerasan, mekanisme pemantauan, partisipasi peserta didik, keterlibatan orang tua, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman. Dalam proses pembelajaran, prinsip inklusif dan non-diskriminatif, pembentukan perilaku positif, serta penciptaan lingkungan belajar yang menyenangkan menjadi bagian penting dari satuan pendidikan ramah anak.
Pada akhirnya, pendidikan Al-Qur’an yang ramah anak bukan sekadar menghadirkan tempat belajar yang nyaman. Ia merupakan ikhtiar untuk memastikan nilai-nilai agama tumbuh bersamaan dengan penghormatan terhadap kemanusiaan anak. Santri diharapkan tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang mampu membaca Al-Qur’an, tetapi juga menjadi generasi yang berakhlak, percaya diri, menghargai sesama, serta memahami bahwa kekerasan bukan bagian dari pendidikan.

Dari ruang-ruang kecil LPQ / TPA dan MDT, budaya pendidikan yang aman dapat ditanamkan. Sebab, ketika anak merasa dihargai dan dilindungi, nilai-nilai yang diajarkan tidak hanya tersimpan dalam ingatan, tetapi dapat tumbuh menjadi karakter dalam kehidupan.